Headline :
Loading...

ads

Berbagai Reaksi Bermunculan Perihal Rencana Pembubaran HTI

Selasa, 09 Mei 2017

SUARAMAKASSAR.COM-Rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendapat respon dari berbagai kalangan. Sebagaimana dikutip dari Antara News, berbagai tanggapan berasal dari DPP HTI, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy, dan SETARA Institute Hendardi,

Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyesalkan keputusan pemerintah membubarkan organisasi HTI yang legal dan tidak pernah melanggar hukum.
"Kami sangat menyesalkan keputusan yang akan diambil oleh pemerintah, HTI ini organisasi berbadan hukum, tidak pernah melanggar hukum," ujar Juru Bicara organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto dalam konferensi pers di kantor DPP HTI, Jakarta, Senin.

Ismail mengaku pihaknya tidak pernah menerima pemberitahuan apapun terkait rencana pembubaran HTI, hingga akhirnya keputusan itu diambil pemerintah. Menurut dia, HTI adalah organisasi legal yang beraktivitas berdakwah di Tanah Air selama 25 tahun.

Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu disampaikan Menko Polhukam seusai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.

"Mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto.

Pakar hukum yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra juga angkat bicara terkait langkah pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurut dia, pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan ormas berbadan hukum dan berlingkup nasional, kecuali lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan selama tiga kali.

"Jika persuasif tidak diindahkan, barulah pemerintah dapat mengajukan permohonan untuk membubarkan ormas tersebut ke pengadilan," kata Yusril melalui pesan tertulis, Senin 8/05/2017.

Dalam sidang pengadilan, kata Yusril, ormas yang ingin dibubarkan diberi kesempatan membela diri. Selain itu, keputusan pengadilan negeri dapat dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Yusril meminta pemerintah hati-hati yakni dengan lebih dulu menempuh langkah persuasif, baru mengambil langkah hukum terkait pembubaran HTI.

"Langkah hukum juga harus didasarkan atas kajian mendalam dengan alat bukti yang kokoh. Sebab jika tidak, permohonan pembubaran yang diajukan bisa dikalahkan di pengadilan, oleh para pengacara HTI," kata dia.

Menurut Yusril, pembubaran HTI adalah persoalan sensitif karena HTI adalah ormas Islam. Walaupun belum tentu semua umat Islam Indonesia sefaham dengan HTI.

Hal yang sama dikatakan oleh Ketua SETARA Institute, Hendardi bahwa Kementerian Hukum dan HAM serta Kemendagri harus memulai langkah-langkah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomer 17 tahun 2013 tentang organisasi massa dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Peringatan pertama sampai ketiga, harus ditempuh, pembekuan sementara, termasuk bersama Polri menyusun argumentasi berdasarkan fakta-fakta yang menjadi dalil pembubarannya. Namun jika langkah administratif itu sudah ditempuh, maka langkah yudisial bisa segera disusun dan dimulai," kata Ketua SETARA Institute Hendardi di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut Hendardi menjelaskan pernyataan Menkopolhukam Wiranto, terkait rencana pembubaran HTI merupakan tekad pemerintah untuk membubarkan ormas yang diindikasi kuat merongrong Pancasila dan keberagaman. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM dan Kemendagri harus memulai langkah-langkah sebagaimana diatur dalam UU 17/2013 tentang Ormas.

Sebagai ormas yang berbadan hukum, tambah Hendardi, maka pembubaran HTI harus dilakukan melalui proses yudisial yang akuntabel. Diajukan oleh Kejaksaan Agung atas permintaan Kementerian Hukum dan HAM, pengadilan negeri akan memeriksa argumentasi pembubaran yang diajukan oleh pemerintah.

Dari Purwokerto, Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy mendukung langkah pemerintah yang akan mengusulkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, karena organisasi kemasyarakatan itu dinilai anti-Pancasila dan anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan organisasi HTI dapat mengancam keutuhan bangsa serta negara Indonesia. "Kami, PPP, berada di belakang pemerintah terkait kebijakan pembubaran HTI itu agar Pancasila dan NKRI tidak dirongrong terus," kata Romahurmuziy usai mengisi pelatihan kepemimpinan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Jawa Tengah, Senin.

Dia meyakini pemerintah memiliki pertimbangan ideologi, historis, dan sosiologis sebelum mengambil tindakan mengusulkan pembubaran tersebut.

Romi mengatakan ide khilafah secara tegas membelakangi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila karena perdebatan mengenai apakah Indonesia negara agama atau tidak, sudah selesai.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan mengusulkan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). (ant/rio)

0 komentar:

Posting Komentar test