Opini : Abd Rahman s.ip,.M,,.AP (Akademisi UHM & ketua Milenial Manggala )
Suara Makassar.com 31 Desember 2025 Ketika pemerintah menghilangkan pemilihan secara langsung, maka demokrasi berada di ambang kematian. Pemilihan langsung bukan sekadar mekanisme memilih pemimpin, melainkan simbol kedaulatan rakyat. Di sanalah suara warga memiliki nilai yang sama, tanpa dibatasi oleh kekuasaan, jabatan, atau kepentingan elite tertentu.
Penghapusan pemilihan langsung berpotensi memutus hubungan antara rakyat dan pemimpinnya. Pemimpin yang lahir tanpa mandat langsung dari rakyat cenderung lebih loyal kepada kepentingan kelompok atau lembaga yang memilihnya, bukan kepada aspirasi publik. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dapat runtuh.
Demokrasi yang sehat menuntut partisipasi aktif warga negara. Ketika hak memilih dicabut atau dibatasi, rakyat tidak hanya kehilangan suara, tetapi juga kehilangan ruang untuk mengontrol kekuasaan. Ini membuka jalan bagi oligarki dan sentralisasi kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.
Demokrasi kehilangan maknanya ketika pemimpin tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan ditentukan oleh anggota dewan. Dalam sistem seperti ini, kedaulatan rakyat dipersempit dan dialihkan ke segelintir elite politik yang memiliki kepentingan dan kekuasaan tersendiri.
Pemilihan oleh anggota dewan rawan transaksi politik, kompromi tertutup, dan praktik bagi-bagi kepentingan. Proses yang seharusnya transparan dan melibatkan partisipasi publik berubah menjadi ruang negosiasi elit yang jauh dari pengawasan rakyat. Akibatnya, pemimpin yang terpilih lebih berutang pada kekuatan politik di parlemen daripada kepada masyarakat luas.
Ketika rakyat tidak lagi memiliki hak memilih secara langsung, kepercayaan terhadap demokrasi akan terkikis. Partisipasi politik menurun karena masyarakat merasa suaranya tidak lagi menentukan. Demokrasi pun bergeser dari sistem yang hidup dan dinamis menjadi prosedur administratif yang kering dan elitis.
Lebih berbahaya lagi, pemilihan oleh dewan berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak merepresentasikan kehendak mayoritas. Aspirasi akar rumput dapat terabaikan, sementara kepentingan politik jangka pendek justru menjadi prioritas. Inilah bentuk kemunduran demokrasi yang halus, namun berdampak panjang.
Demokrasi sejati menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Ketika hak itu dirampas dan dialihkan kepada dewan, maka yang tersisa hanyalah demokrasi semu—berjalan secara formal, tetapi kehilangan ruh dan legitimasi rakyat.
Sejarah menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi sering diawali dengan pengurangan hak politik rakyat. Oleh karena itu, pemilihan langsung harus dipertahankan sebagai benteng terakhir demokrasi. Tanpa pemilihan langsung, demokrasi hanya akan menjadi formalitas kosong—ada dalam nama, tetapi mati dalam praktik.
Social Header