KELELAWARNEWS.COM,-Tanjung Jabung Barat – Di persimpangan jalan menuju Tebing Tinggi dan jalan lintas timur Jambi-Riau, lokasi yang sangat strategis dan menjadi lalu lintas penghubung antarprovinsi, berdiri Taman Simpang 10 Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.
Namun, alih-alih menjadi ikon keindahan dan kenyamanan bagi warga maupun pelintas, taman ini justru menyajikan pemandangan yang memilukan: penuh sampah yang menumpuk, rumput liar yang tumbuh tak terkendali, fasilitas yang rusak dan berkarat, serta suasana yang terlihat sangat tidak terawat.
Yang membuat kondisi ini semakin menyayat hati adalah fakta bahwa pembangunan Taman Simpang 10 bersumber dari dana negara—dana desa (DD) yang digelontorkan khusus untuk memajukan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan cita-cita desa mandiri. Dana desa bukanlah angka kecil; setiap rupiah yang dialokasikan merupakan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada negara maupun kepada seluruh warga desa yang berhak merasakan manfaatnya.
Namun, realita di lapangan menunjukkan sebaliknya. Ketidakseriusan pemerintah Desa Pematang Pauh dalam mengelola aset desa ini terlihat begitu jelas. Taman yang seharusnya menjadi bukti nyata kemajuan desa justru menjadi cerminan dari lemahnya manajemen, kurangnya komitmen, dan mungkin juga kurangnya rasa tanggung jawab dari pihak yang seharusnya menjaga dan merawatnya. Bagaimana mungkin sebuah desa bisa bercita-cita menjadi mandiri dan sejahtera, jika aset yang sudah dibangun dengan biaya negara saja tidak bisa dirawat dengan baik?
Lokasi strategis Taman Simpang 10 seharusnya menjadi keuntungan tersendiri. Taman ini bisa menjadi tempat rekreasi warga, spot istirahat bagi pelintas, bahkan menjadi daya tarik yang mempromosikan Desa Pematang Pauh. Namun, dengan kondisi yang kotor dan tidak terawat saat ini, taman ini justru menjadi "luka" yang terlihat jelas di mata siapa pun yang melintas.
Ini bukan hanya masalah kebersihan, tetapi juga masalah citra desa dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Warga Desa Pematang Pauh pun mulai menyuarakan kekecewaan mereka. Mereka berharap pemerintah desa tidak hanya pandai mengajukan proposal dan menerima dana, tetapi juga mampu mengelola dan memelihara hasil pembangunan dengan sungguh-sungguh. Dana desa adalah amanah, dan setiap hasil pembangunan dari dana tersebut harus dijaga sebagai aset berharga bagi masa depan desa.
Kini, mata masyarakat tertuju pada pemerintah Desa Pematang Pauh. Akankah mereka segera bertindak untuk merenovasi dan merawat Taman Simpang 10, atau membiarkannya terus menjadi bukti kegagalan dalam mewujudkan desa mandiri? Waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti tanggung jawab tidak boleh diabaikan, dan amanah dana desa harus dijalankan dengan penuh keseriusan.
Social Header